Ironi MBG: Mencerdaskan Bangsa atau Proyek Elite Berkedok Pendidikan?

Di Negeri Ini, Pendidikan Adalah Janji Kosong

Di negeri ini, pendidikan selalu ditempatkan pada posisi yang mulia—setidaknya dalam pidato dan dokumen resmi negara. Konstitusi bahkan mengamanatkan alokasi minimal 20 persen anggaran untuk sektor ini. Sebuah angka yang, di atas kertas, mencerminkan komitmen serius terhadap masa depan bangsa. Namun, seperti yang sering terjadi, angka tidak selalu identik dengan makna.

Di balik narasi besar itu, kita justru menyaksikan ironi yang pelan tapi nyata: ketika program-program baru terus diluncurkan dengan semangat mencerdaskan bangsa, pada saat yang sama fondasi pendidikan justru mengalami keretakan. Kebijakan MBG hadir dalam lanskap paradoks ini—dengan janji besar, tetapi diiringi kegelisahan yang tidak kecil.

Ketika Guru Menjadi Korban Kebijakan

Salah satu gejala paling kasatmata adalah menurunnya kapasitas fiskal daerah dalam menopang sektor pendidikan. Berbagai laporan APBD menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan masih terserap untuk belanja rutin—terutama gaji dan tunjangan—yang dalam banyak kasus mencapai lebih dari separuh total belanja pendidikan daerah. Ketika transfer dari pusat mengalami penyesuaian, ruang gerak daerah menjadi semakin sempit.

Di titik inilah persoalan mulai menemukan bentuk konkretnya. Dalam kondisi fiskal yang tertekan, pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak ideal. Dan seperti pola yang berulang, kelompok paling rentanlah yang pertama kali terdampak. Guru ASN PPPK—yang sejak awal berada dalam posisi "setengah aman"—menjadi korban kebijakan yang tidak sepenuhnya berpihak.

Fenomena dirumahkannya guru PPPK di sejumlah daerah bukan sekadar anomali administratif. Ia adalah tanda bahwa ada yang keliru dalam desain besar kebijakan pendidikan kita. Guru, yang seharusnya menjadi pusat dari setiap upaya mencerdaskan bangsa, justru diperlakukan sebagai variabel penyesuaian.

Pertanyaan Fundamental

Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kualitas pendidikan, sementara keberlanjutan tenaga pendidik itu sendiri tidak terjamin? Dalam banyak studi pendidikan, kualitas guru merupakan faktor paling menentukan dalam keberhasilan pembelajaran. Infrastruktur penting, kurikulum relevan, teknologi canggih—semuanya akan kehilangan makna jika tidak ditopang oleh guru yang kompeten, sejahtera, dan memiliki kepastian status.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kita menyaksikan kecenderungan kebijakan yang lebih menekankan pada penciptaan program-program baru yang terlihat progresif secara administratif, tetapi belum tentu menyentuh akar persoalan. Pendidikan seolah direduksi menjadi proyek—dengan indikator, target, dan capaian—tetapi kehilangan dimensi kemanusiaannya.

Orientasi Kebijakan yang Tertanya

Di titik ini, kritik menjadi tak terelakkan. Ketika dalam praktiknya terdapat pihak-pihak tertentu yang memperoleh manfaat ekonomi dari implementasi program, sementara guru di lapangan justru menghadapi ketidakpastian, maka publik berhak mempertanyakan: untuk siapa sebenarnya kebijakan ini dijalankan?

Masalah ini bukan semata soal anggaran, tetapi soal orientasi. Apakah pendidikan masih ditempatkan sebagai investasi jangka panjang bagi peradaban, atau telah bergeser menjadi instrumen jangka pendek yang sarat kepentingan?

Tekanan Global dan Pilihan Strategis

Tekanan global—mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga dinamika geopolitik—memang tidak bisa diabaikan. Namun menjadikan pendidikan sebagai sektor yang "fleksibel" untuk dikurangi justru menunjukkan lemahnya prioritas. Banyak negara justru memperkuat investasi pendidikan di tengah krisis, karena menyadari bahwa kualitas manusia adalah kunci keluar dari ketidakpastian.

Lebih Jauh: Makna Sesungguhnya Pendidikan

Lebih jauh, persoalan ini menyentuh dimensi yang lebih dalam: bagaimana kita memaknai pendidikan itu sendiri. Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan manusia. Ia menyangkut akal, karakter, dan kesadaran. Dan dalam proses itu, guru bukan sekadar pekerja, melainkan penjaga peradaban.

Ketika guru kehilangan kepastian, yang terancam bukan hanya kesejahteraan individu, tetapi juga kualitas generasi yang sedang dibentuk. Ini bukan sekadar persoalan hari ini, melainkan persoalan masa depan.

Penutup: Tanggung Jawab Intelektual dan Moral

Karena itu, kritik terhadap MBG tidak boleh disederhanakan sebagai sikap anti-kebijakan. Sebaliknya, ia adalah bentuk tanggung jawab intelektual dan moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, terutama mereka yang berada di garis depan pendidikan.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus kita jawab bukanlah seberapa besar program ini dijalankan, tetapi seberapa adil dan relevan dampaknya. Apakah ia memperkuat guru, atau justru melemahkannya? Apakah ia memperluas akses dan kualitas, atau sekadar menciptakan ilusi kemajuan?

Jika pendidikan terus dikelola dengan logika proyek dan kepentingan jangka pendek, maka kita sedang menyiapkan masa depan yang rapuh. Dan sejarah selalu mengajarkan satu hal yang sama: bangsa yang mengabaikan gurunya, pada akhirnya akan kehilangan arah.

Di titik itulah, kita perlu berhenti sejenak—bukan untuk menolak perubahan, tetapi untuk memastikan bahwa perubahan tidak kehilangan makna. Karena mencerdaskan bangsa tidak pernah bisa dimulai dengan menyingkirkan mereka yang seharusnya menjadi ujung tombaknya: para guru.